Bupati Aceh Tengah Haili Yoga Ikuti Rakor Inflasi Bersama Mendagri

Takengon – Bupati Aceh Tengah, Drs. Haili Yoga, M.Si, didampingi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Tengah, Plh. Sekretaris Daerah (Sekda), serta para SKPK Aceh Tengah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rakor yang rutin digelar setiap minggu ini berlangsung di Command Center Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Aceh Tengah melalui platform daring, Selasa (4/3/2025).

Dalam rakor tersebut, Mendagri menekankan pentingnya pengendalian inflasi di tingkat daerah sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas perekonomian nasional. Salah satu strategi yang ditekankan adalah akselerasi sertifikasi halal bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah konsumen makanan halal terbesar di dunia. Oleh karena itu, percepatan sertifikasi halal menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing produk lokal di kancah global. “Produk dengan sertifikasi halal akan meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam. Sertifikasi ini juga akan membantu UMKM menembus pasar internasional,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menyampaikan bahwa Indonesia harus mampu bersaing dengan negara-negara eksportir produk makanan halal seperti Brasil, India, Amerika Serikat, dan Argentina. Untuk itu, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam mendukung percepatan sertifikasi halal bagi UMKM.

Selain pembahasan terkait sertifikasi halal, rakor juga membahas perkembangan inflasi nasional. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nasional, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan bahwa tingkat inflasi nasional per Februari 2025 mengalami deflasi sebesar -0,48 persen. Deflasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang memberikan diskon tarif listrik sebesar 50 persen pada Januari dan Februari 2025.

“Tarif diskon listrik ini memberikan dampak besar dalam menekan inflasi karena sangat membantu masyarakat dalam menurunkan biaya konsumsi energi. Selain itu, produksi cabai merah dan cabai rawit pada Februari 2025 mengalami peningkatan di beberapa daerah, sementara harga jagung di tingkat peternak mengalami penurunan. Faktor-faktor ini turut mendorong deflasi,” jelas Amalia.

Selain faktor tersebut, penyesuaian tarif Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi juga turut mempengaruhi indeks harga konsumen (IHK) dan laju inflasi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga menyoroti dinamika inflasi selama bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1446 H. Ia menekankan bahwa konsistensi dalam pengendalian harga di setiap daerah sangat penting agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pemerintah daerah diminta untuk melakukan pemantauan harga bahan pokok, intervensi pasar jika diperlukan, serta menjalin sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga.

Sebagai salah satu peserta rakor, Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si, menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah berkomitmen penuh dalam menjalankan strategi pengendalian inflasi yang telah disampaikan dalam rakor. “Kami akan terus berupaya menjaga kestabilan harga bahan pokok di daerah, khususnya menjelang bulan suci Ramadhan. Selain itu, kami juga akan mendorong percepatan sertifikasi halal bagi produk-produk UMKM agar memiliki daya saing yang lebih baik,” ujar Haili Yoga.

Rapat koordinasi ini juga menjadi ajang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menangani isu-isu strategis yang berkaitan dengan inflasi dan perekonomian daerah. Dalam sesi diskusi, berbagai kepala daerah di seluruh Indonesia berbagi pengalaman dan langkah-langkah konkret yang telah mereka lakukan dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan UMKM.

Menutup rakor tersebut, Bupati Haili Yoga menegaskan bahwa Pemkab Aceh Tengah siap untuk menjalankan arahan dari Mendagri dan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga serta mempercepat sertifikasi halal bagi produk lokal. “Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Forkopimda, TPID, serta para pelaku UMKM agar kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.

Dengan langkah-langkah yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah dapat terus berkembang dan memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Rakor inflasi ini menjadi salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.