BKKBN Aceh Gelar Fasilitasi Penetapan Data Parameter Kependudukan Untuk Perencanaan Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Banda Aceh, 27 Mei 2025 – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Aceh menyelenggarakan kegiatan Fasilitasi Penetapan Data Parameter Kependudukan untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam Rangka Penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029, bertempat di Seventeen Hotel Banda Aceh, Jalan Teuku Umar No. 350, Seutui, Banda Aceh. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB. Kegiatan juga dilaksanakan secara hybrid melalui Zoom Meeting, guna memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari berbagai kabupaten/kota yang belum dapat hadir secara langsung.

Acara dibuka secara resmi oleh Ihya, S.E., M.M. Sekretaris Perwakilan BKKBN Aceh. Ia menyatakan kegiatan ini menjadi bagian penting dari langkah strategis BKKBN dalam mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan di daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Martin Suanta, S.E, M.Si. selaku Direktur Jakduk dari Kemendukbangga/ BKKBN turut menjadi keynote speaker. Ia menyampaikan materi arah kebijakan dan strategi penyusunan peta jalan dan rencana aksi pembangunan kependudukan. Menurutnya, pembangunan menuju Visi Indonesia Emas 2045 hanya dapat dicapai apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bangsa ini unggul dan berkualitas.

“Kunci utama Indonesia Emas adalah SDM yang unggul. Kita tidak bisa bicara tentang kemajuan tanpa memastikan kualitas penduduk kita sejak dari perencanaan,” ujar Martin.

Ia juga menyoroti berbagai isu kependudukan di wilayah perkotaan, seperti banjir dan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK), sebagai dampak dari ketidakseimbangan pembangunan dan ledakan jumlah penduduk. Oleh karena itu, pembangunan kependudukan harus menempatkan penduduk sebagai titik sentral, bukan sekadar objek pembangunan.

Kemudian acara dilanjutkan dengan diskusi panel siang yang menghadirkan 2 pemateri dari Bappeda Aceh Setiawaty, S.KM., M.PH. selaku kabid P2KPSDM terkait strategi integrasi GDPK 5 Pilar dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dr. Chenny Seftarita, S.E., M.Si. Dosen Fak. Ekonomi Universitas Syiah Kuala terkait Review RPJMA dan RPJMD Kab/Kota Provinsi Aceh: Implementasi 5 Pilar GDPK.

Kepala Perwakilan BKKBN Aceh, Safrina Salim, S.KM., M.Kes., juga memberikan kesempatan kepada para peserta untuk menyampaikan pandangan terkait Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) 2025–2029. Diskusi ini menjadi ruang dialog yang terbuka, inklusif, dan partisipatif, yang diharapkan mampu menangkap berbagai dinamika dan kebutuhan dari masing-masing daerah di Aceh.

Menurut Safrina, pelibatan aktif peserta dalam proses perencanaan sangat penting agar dokumen PJPK yang dihasilkan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencerminkan realitas dan tantangan di lapangan. Dengan adanya diskusi ini, BKKBN Aceh berharap dapat menyusun peta jalan pembangunan kependudukan yang lebih responsif, berkeadilan, dan berorientasi pada kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Diskusi panel kedua dilanjutkan oleh kedua pemateri lainnya, yaitu Dr. Saiful Mahdi, S.SI., M.Sc. (KKI Aceh) yang membahas mengenai isu strategi dan urgensi pembangunan kependudukan dan pembangunan daerah dan Tasdik Ilhamuddin, S.SI., M.Si. sebagai Plt. Kepala BPS Aceh mengenai pemanfaatan data statistik dalam penetapan target indikator PJPK 2025-2029.

Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya implementasi Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045 sebagai panduan arah kebijakan nasional. Provinsi Aceh sendiri telah menyusun GDPK berbasis lima pilar utama, dan saat ini sedang memasuki tahapan penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) untuk periode 2025–2029.

Melalui kegiatan ini, diharapkan perangkat daerah dapat menyelaraskan data kependudukan dengan kebijakan pembangunan, demi mewujudkan pembangunan yang adil, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Aceh.

Sebanyak 70 orang peserta turut hadir pada kegiatan ini diantaranya dari BPS Aceh, Bappeda Aceh, DP3A Aceh, Dinas registrasi pendudukan Aceh, OPD KB dan Perwakilan Bappeda Kab/Kota seluruh Aceh, serta seluruh ketua tim kerja di lingkungan perwakilan BKKBN Aceh. (Fira)