Takengon – Bupati Aceh Tengah Drs. Haili Yoga, M.Si. didampingi jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Tengah, kembali ikuti Rapat Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia secara daring dari Command Center Diskominfo Kompleks Setdakab Aceh Tengah, Pada Rabu (04/06/2025).
Usai mengikuti Rapat yang dilaksanakan secara online melalui zoom meeting dan diikuti seluruh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota se- Indonesia, tersebut Bupati Haili Yoga, kembali tegaskan kesiapan Pemkab Aceh Tengah melaksanakan seluruh Program Preoritas Nasional yang dicanangkan Pemerintah Pusat utama nya juga menjaga stabilitas ekonomi daerah dalam menghadapi tantangan inflasi pada awal Juni serta jelang Idul Adha 2025.
Bupati menjelaskan, dalam rakor inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri RI. Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.Si. dari Ruang Sidang Utama Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta secara virtual tersebut, membahas beberapa hal penting, diantaranya.
Sekjen Mendagri mengurai tentang perkembangan pelaksanaan program prioritas Presiden RI yaitu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Pembangunan 3 Juta Rumah, Program Pembentukan Koperasi Merah Putih, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), Program Sekolah Rakyat, dan juga terkait Program Pembangunan SMA Unggul Garuda (SUGAR).
Selanjutnya Sekjen Kementerian Dalam Negeri juga mengulik tinjauan terkait inflasi dan indeks perkembangan harga minggu ke-5 Mei 2025 yang secara terperinci disampaikan oleh Direktur Statistik Harga BPS, Windhiarso Ponco Adi P.,
“Beberapa catatan peristiwa penting yang memperngaruhi perkembangan harga komoditas di sepanjang bulan Mei 2025 yaitu produk holtikultura seperti bawang merah meningkat dibandingkan bulan April lalu, selain itu Pertamina juga kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi, juga terkait tarif paket internet yang kembali normal dan tren kenaikan harga emas dunia yang terus berlanjut.” Jelasnya.
Selanjutnya diterangkan bahwa Badan Pangan Nasional untuk dapat menjaga stabilitas dan inflasi pangan tahun 2025, antara lain dapat melakukan, Pemantauan dan pengawasan harga, Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitas Distribusi pangan (FDP), Kios Pangan, Penyaluran SPHP Beras dan Bantuan pangan serta Penyaluran SPHP Jagung.
Lebih lanjut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir juga mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk rajin mengecek perkembangan harga komoditas di daerah masing-masing.
Karena situasi di lapangan sangat dinamis. Dengan demikian, kehadiran Pemda secara langsung akan mempermudah langkah-langkah pengendalian, Melalui upaya tersebut, perkembangan harga dapat dimonitor untuk kemudian diintervensi agar nantinya dapat semakin terkendali, demikian amanat Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri RI. Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir, M.S.